Network
MARAWATALK-Setelah menggelar unjuk rasa di Kota Padang awal Agustus lalu, perwakilan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengadukan persoalannya ke Komnas HAM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, pada Selasa 19 September 2023.
Dikutip dari laman BBC News Indonesia, pada Rabu 20 September 2023, sebelumnya pada Senin 11 September 2023 pihak Komnas HAM telah mengeluarkan Surat Perlindungan kepada warga Air Bangis dan pendampingnya.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan warga Nagari Air Bangis melakukan dialog dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar segera menyelesaikan konflik lahan di wilayahnya.
Masyarakat khawatir jika lahan itu dijadikan kawasan industri petrokimia dan masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), mereka bakal digusur dari lokasi yang selama ini menjadi sumber nafkah. Namun, dalam pertemuan dengan perwakilan warga itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengaku belum bisa menentukan status kepemilikan lahan di Air Bangis.
Baca Juga: Terkait Konflik di Air Bangis Pasbar, Komnas HAM: Selesaikan dengan Restoratif Justice
Warga Air Bangis berkukuh sudah turun temurun tinggal di lahan perkebunan di sana. Mereka mengeklaim baru mengetahui dalam beberapa tahun terakhir bahwa lahan yang mereka kelola ternyata masuk dalam kawasan hutan produksi.
Usai pertemuan dengan perwakilan warga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengatakan status kepemilikan lahan tersebut belum bisa ditentukan karena masih ada perbedaan data.
“Saya sudah minta teman-teman di Kanwil untuk melakukan inventarisasi menyediakan data yang lebih baik dalam satu-dua minggu ini. Kalau datanya sudah relatif solid nanti kita bertemu lagi untuk adu data dan kita coba cari,” ujar Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, usai melakukan audiensi dengan pihak warga, Selasa sore.
