Network
Disamping itu, bangunan galeri tersebut hendaknya juga mampu menjadi sarana untuk menampung keberadaan para pelaku ekonomi kreatif (ekraf), yang notabene adalah masyarakat lokal pelaku usaha yang memiliki hak yang sama sebagai masyarakat suatu daerah.
Ketersediaan sebuah galeri khusus bagi pelaku ekraf menjadi sesuatu yang amat penting karena disamping berfungsi sebagai ruang media peraga, keberadaannya juga mampu mendongkrak pontensi dan peluang pasar bagi pelaku ekraf karena dapat dikunjungi dalam satu kesempatan di satu titik lokasi saja, jika ada tamu daerah atau masyarakat yang ingin berburu cinderamata khas Pasaman Barat.
Seyogyanya, di pusat Kabupaten Pasaman Barat justru memiliki bangunan yang dapat dialihfungsi menjadi Galeri Ekraf, seperti Kantor PKK, Aula dan lain sebagainya dengan fungsi manfaat yang bisa dikesampingkan, jika para pemangku kepentingan bisa menyadari pentingnya menggelorakan potensi dan promosi daerah.
- Pengrajin Belum Mengenal Teknologi Digital
Dikatakan salah seorang pengrajin Sulaman Benang Emas di Air Bangis, Riska Evera, bahwa sejauh ini mereka belum menerapkan teknologi digital baik sebagai sarana untuk membuat pola dan alur sulam yang membutuhkan tingkat kesesuaian detail karya baik dari segi ukuran, bentuk maupun ragam pengembangan pola atau motif yang akan dibuat sesuai pesanan konsumen.
Meskipun mempertahankan 'pakem' penggunaan motif tua adalah suatu keharusan dalam upaya pelestarian objek seni kriya warisan leluhur, namun daya kreasi sesuai selera kekinian juga tidak bisa diabaikan begitu saja jika Sulaman Benang Emas diproyeksikan sebagai ikon ekraf yang berdaya saing.
Dengan pemanfaatan teknologi digital yang dapat memudahkan daya cipta dan kreatifitas pengrajin, tentu akan berbanding lurus dengan meningkatnya minat pasar kerajinan tradisional yang cenderung terus mengalami peningkatan daru tahun ke tahun.
- Belum Ada Regulasi tentang Pengembangan Ekraf dan Industri Kepariwisataan
Kesiapan pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan potensi ekraf atau industri kepariwisataan lainnya, adalah adanya regulai yang bisa dijadikan dasar hukum baik dalam menentukan arah kegiatan hingga pembiayaannya yang menggunakan keuangan negara.
Disamping itu, regulasi terkait kebijakan fiskal seperti retribusi dan aturan tentang pungutan serta perlindungan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha ekraf dalam menghadapi persaingan usaha berupa upaya monopoli, perlindungan hak cipta yang tidak menguntungkan pribadi atau kelompok bahkan potensi konflik yang lebih besar lainnya, dapat diantisipasi sejak dini.
