Network
MARAWATALK - Penyaluran program Bansos mencapai Rp400 triliun dinilai lebih lebih efektif dan tepat sasaran jika dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini, telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto pada Kamis 4 Januari 2023 di Jakarta dalam keterang tertulisnya.
"Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya," kata Darmadi.
Baca Juga: SUMBAR HARI INI Syukuran Dibangunkan Jalan, Anggota DPRD Pasaman Barat ini Terharu
Menurut anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini, penyaluran bansos tersebut jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Karena, program ini telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.
Lanjut dia meski dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kendala. Darmadi mengatakan bukan berarti program bansos tersebut harus ditiadakan, malah yang ada harusnya dibenahi. Baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.
Pengawasan yang ketat terhadap Bansos
Dia menegaskan, penyaluran bansos mesti bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.
Pihaknya pun mengaku saat ini tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.
Baca Juga: SUMBAR HARI INI 1 Unit Rumah Roboh Terseret Arus, Pemkab Pasbar Lakukan Peninjauan
