Network
Ia menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) sebagai pedoman bagi setiap nagari dalam penggunaan dana desa terlihat jelas kewajiban dilaksanakannya percepatan penurunan angka stunting sebagai salah satu prioritas nasional.
"Sehubungan dengan telah diterbitkannya Permendes 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024, juga menjadikan dana desa sebagai prioritas nasional untuk penurunan angka stunting di tingkat kabupaten menjadi 14 % pada 2024 sesuai dengan target nasional," ulas Randy.
Ia menegaskan, upaya penurunan angka stunting bisa diintervensi secara bersama sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing, sehingga kedepan akan lahir generasi yang cerdas dan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat akan semakin menurun.
Baca Juga: Aplikasi Gesit Stunting Antarkan Nagari Sinuruik Pasbar Masuk Nominator Desa Cantik Nasional
Berada di angka 35 Persen, Pasbar Daerah dengan Kasus Stunting Tertinggi di Sumbar
Baca Juga: Survei SSGI Tahun 2022 Angka Stunting di Pasbar Tertinggi di Sumbar
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat (Pasbar), Anna Rahmadia, menyebutkan berdasarkan hasil survei SSGI tahun 2022 angka stunting Kabupaten Pasaman Barat merupakan yang tertinggi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat yang dihadiri Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Marda Jendra, OPD terkait, camat, walinagari dan stekholder lainnya beberapa hari yang lalu.
"Tetapi dengan berbagai upaya yang sudah dilaksanakan mudah-mudahan tahun ini bisa menurun dan sesuai target yang kita capai pada tahun 2024 yaitu di angka 14 persen. Permasalahan stunting tidak hanya bisa diselesaikan dengan melalui program gizi saja, tetapi harus terintegrasi dengan program-program yang lainnya," sebut dia.
"Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas," lanjut dia menjelaskan.
