IN FOKUS Telusur Konflik Lahan di PSN Air Bangis Pasaman Barat: Represi dan Dampak Negatif yang Mengintai

MARAWATALK - PSN Air Bangis, sebuah proyek ambisius pengembangan kawasan industri di Pasaman Barat, Sumatera Barat, diwarnai dengan awan hitam konflik agraria. Di balik gemerlap mimpi kemajuan ekonomi, terbentang kisah pilu masyarakat adat yang terancam kehilangan tanah ulayat dan hak-hak mereka.

Tahukah Anda? meskipun digembar-gembor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), ternyata belum termasuk dalam persetujuan Presiden RI Joko Widodo yang hanya menyetujui 14 proyek PSN yang akan mulai dibangun pada tahun 2024. Tetapi dari 14 PSN itu tidak ada satupun di Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar Medi Iswandi mengakui bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah pusat belum menyetujui rencana PSN Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, karena ada beberapa hal yang perlu dipenuhi syarat-syaratnya.

"Proses saat ini ada sejumlah syarat yang belum kami penuhi, salah satunya soal investor yang akan membiayai proyek tersebut, karena nilai investasinya itu cukup besar," sebutnya.

Medi menjelaskan untuk yang mempersiapkan segala bentuk syarat dan yang mengajukan ke pemerintah pusat itu dilakukan oleh PT Abaco Pacific Indonesia. Dimana di sini Pemprov Sumbar mendukung adanya upaya Abaco agar PSN Air Bangis dinilai layak dan disetujui oleh pemerintah pusat.

"Jadi tugas Abaco menyiapkan feasibility study (FS) rencana teknis, lahan, dan tentu anggaran investasi juga. Namun karena investasi sangat besar Abaco mencari partner investornya," ujarnya.

Lantas apa saja poin negatif hingga proyek ini ditunda persetujuannya oleh Presiden Jokowi? Ini ulasannya!.

Baca Juga: Ada Pulau Pigago! Menelusuri Wisata Pantai dan Pulau di Air Bangis Pasaman Barat

Apa Itu PSN Air Bangis?

PSN Air Bangis adalah singkatan dari Proyek Strategis Nasional Air Bangis, sebuah proyek pengembangan kawasan industri di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Proyek ini mencakup pembangunan kilang minyak dan berbagai fasilitas pendukung lainnya di atas lahan seluas 30.162.000 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp150 triliun.

PSN Air Bangis diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proyek ini juga menuai kontroversi karena dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Berikut beberapa informasi penting tentang PSN Air Bangis:

• Lokasi: Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
• Nilai investasi: Rp150 triliun
• Luas lahan: 30.162.000 hektare
• Fasilitas: Kilang minyak, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya
• Manfaat: Diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Kontroversi: Dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Akar Konflik

Akar konflik bermula dari klaim sepihak negara atas tanah ulayat masyarakat. Penetapan kawasan PSN seluas 30.162 hektare tumpang tindih dengan lahan garapan dan hutan adat yang telah digarap masyarakat turun-temurun.

Tindakan Represif

Perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak-hak mereka tak jarang dibalas dengan tindakan represif. Aparat keamanan dikerahkan untuk membubarkan aksi protes, intimidasi, dan kriminalisasi aktivis dan tokoh masyarakat.

Dampak Negatif

Konflik ini membawa dampak negatif yang luas, termasuk:

• Kehilangan Mata Pencaharian: Masyarakat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama, yaitu lahan garapan dan hutan adat.
• Pelanggaran HAM: Tindakan represif aparat keamanan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
• Kerusakan Lingkungan: Pembangunan proyek dikhawatirkan berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan deforestasi.
• Ketegangan Sosial: Konflik ini memicu ketegangan sosial di masyarakat dan menghambat perdamaian.

Harus Mencari Solusi Akar Rumput

Menyelesaikan konflik ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak. Dialog yang terbuka dan inklusif dengan masyarakat adat, serta langkah-langkah konkret untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka, menjadi kunci utama.

Berikut beberapa langkah yang dapat diupayakan:

• Peninjauan Tata Ruang: Melakukan peninjauan tata ruang yang lebih partisipatif dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.
• Dialog dan Mediasi: Membuka ruang dialog dan mediasi yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya.
• Penghormatan HAM: Memastikan aparat keamanan menghormati hak asasi manusia dalam menangani konflik.
• Penegakan Hukum yang Adil: Menindak tegas pelaku pelanggaran HAM dan memastikan proses hukum yang adil.
• Pengembangan Alternatif: Mendukung pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat adat yang terdampak proyek.

Ini Faktor Penghambat Progress PSN di Air Bangis Pasaman Barat

Beberapa faktor yang menghambat progress PSN Air Bangis antara lain:

• Konflik agraria: Masyarakat adat di sekitar lokasi proyek masih memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah ulayat.
• Belum adanya kepastian hukum: Tata ruang dan perizinan yang belum jelas menghambat investasi di kawasan tersebut.
• Kekhawatiran dampak lingkungan: Ada kekhawatiran bahwa proyek ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan deforestasi.
• Status PSN: PSN Air Bangis masih dalam tahap perencanaan.
  Target Mulai Pembangunan: Awalnya ditargetkan dimulai pada tahun 2023, namun hingga saat ini belum ada kepastian.
• Nilai Investasi: Diperkirakan mencapai Rp150 triliun.

Baca Juga: Terkait Konflik di Air Bangis Pasbar, Komnas HAM: Selesaikan dengan Restoratif Justice

Ini Hak Masyarakat yang Terlanggar di Proyek PSN Air Bangis

Aksi unjuk rasa masyarakat Air Bangis dan Aliansi BEM Sumbar di Padang, Selasa (1/8/2023)

Baca Juga: Aksi Penolakan PSN Air Bangis, Pemprov Sumbar Yakin Ombudsman Jernih Melihat Permasalahan

Seperti diketahui, proyek PSN Air Bangis, sebuah proyek pengembangan kawasan industri di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diwarnai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak masyarakat adat. Berikut beberapa hak yang dilanggar:

1. Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam

• Perampasan Tanah Ulayat: Masyarakat adat kehilangan akses dan kontrol terhadap tanah ulayat mereka yang telah digarap turun-temurun.
• Penggusuran Paksa: Ancaman penggusuran paksa terhadap rumah-rumah dan lahan masyarakat adat menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan.
• Kerusakan Hutan Adat: Pembangunan proyek dikhawatirkan akan merusak hutan adat yang menjadi sumber kehidupan dan budaya masyarakat adat.

2. Hak Partisipasi dan Konsultasi

• Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat adat tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek.
• Konsultasi yang Tidak Memadai: Konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat adat dirasa tidak transparan dan tidak mempertimbangkan aspirasi mereka.
• Penolakan Masyarakat Adat: Masyarakat adat secara tegas menolak proyek ini karena tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya mereka.

3. Hak atas Kehidupan yang Layak

• Dampak Negatif terhadap Kesehatan: Pembangunan proyek dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
• Kehilangan Mata Pencaharian: Masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama mereka, yaitu tanah garapan dan hutan adat.
• Kemiskinan dan Ketidakadilan: Proyek ini dikhawatirkan akan memperparah kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat.

4. Hak atas Budaya dan Kearifan Lokal

• Ancaman terhadap Budaya Adat: Proyek ini dikhawatirkan akan merusak situs budaya dan adat istiadat masyarakat adat.
• Marginalisasi Budaya: Budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat terancam terpinggirkan.
• Hilangnya Identitas Budaya: Masyarakat adat berisiko kehilangan identitas budaya mereka akibat perubahan lingkungan dan sosial yang drastis.

5. Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum

• Intimidasi dan Kriminalisasi: Aktivis dan tokoh masyarakat yang menentang proyek ini diintimidasi dan dikriminalisasi.
• Ketidakadilan Prosedural: Masyarakat adat tidak mendapatkan akses yang adil terhadap proses hukum.
• Impunitas Pelanggar HAM: Pelaku pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat tidak diusut dan diadili secara adil.

Dampak Kumulatif dari pelanggaran hak-hak ini

Pelanggaran hak-hak ini memiliki dampak kumulatif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat, termasuk:

1. Kemiskinan dan Ketidakadilan: Masyarakat adat semakin terpinggirkan dan miskin akibat kehilangan tanah dan sumber daya alam.
2. Konflik Sosial: Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan/pemerintah dapat memicu kerusuhan dan kekerasan.
3. Krisis Kesehatan: Pencemaran lingkungan dan hilangnya sumber air bersih dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
4. Kerusakan Lingkungan: Deforestasi dan pencemaran air dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati.
5. Hilangnya Budaya: Budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat terancam punah.

Pentingnya Penghormatan Hak-Hak Masyarakat

Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik dan membangun pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Pemerintah dan perusahaan harus:

1. Mengakui dan Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat: Menghargai hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, budaya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Melakukan Dialog yang Terbuka dan Inklusif: Melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam semua proses terkait proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
3. Menghindari Tindakan Represif: Menghentikan intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap masyarakat adat.
4. Memastikan Penegakan Hukum yang Adil: Menindak tegas pelaku pelanggaran HAM dan memastikan proses hukum yang adil bagi masyarakat adat.
5. Mencari Solusi Alternatif: Mendukung pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat adat yang terdampak proyek.

Baca Juga: Tak Mau Seperti Rempang, Warga Air Bangis Pasbar desak penyelesaian konflik agraria di lahan PSN

Konflik di PSN Air Bangis adalah contoh nyata kompleksitas pembangunan dan dilema antara kemajuan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat. Menyelesaikan konflik ini secara damai dan berkeadilan merupakan langkah krusial untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Hanya dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan membangun dialog yang konstruktif, maka konflik di PSN Air Bangis dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan.

Disclaimer: Informasi di atas hanya gambaran umum. Untuk memahami konflik ini secara lebih mendalam, diperlukan studi dan analisis yang lebih komprehensif.

***

Dapatkan info dan berita terupdate lainnya hanya di padang.pikiran-rakyat.com dan Ikuti Whatsapp Channel Marawatalk Padang, sumber informasi Rakyat Minangkabau