Network
MARAWATALK-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berkeyakinan pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dapat melihat dengan jernih masalah penolakan sejumlah warga Air Bangis terhadap rencana Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berujung aksi unjuk rasa selama beberapa hari yang lalu di depan Kantor Gubernur Sumbar.
Keyakinan itu dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, dalam pertemuan dengan tim Ombudsman Sumbar, di ruang rapat Gubernuran, baru-baru ini.
“Kami yakin dan percaya Ombudsman dapat melihat secara profesional dan proporsional duduk persoalan ini. Terutama sekali terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) dan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) dalam rencana PSN. Serta bagaimana respons dan tindakan Pemprov Sumbar kepada warga yang berunjuk rasa,” kata Hansastri.
Baca Juga: Terkait Konflik di Air Bangis Pasbar, Komnas HAM: Selesaikan dengan Restoratif Justice
Merangkum informasi dan data yang disampaikan Kepala Balitbang Sumbar, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Kepala Biro Adpim, serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Hansastri menerangkan, bahwa status lahan yang menjadi lokasi rencana PSN di Air Bangis 100 persen berstatus kawasan hutan.
“Ada pun terkait perizinan PSN di kawasan itu, mutlak kewenangannya ada di Kementerian Perekonomian, dan itu sampai sekarang statusnya masih berproses,” jelasnya.
Di samping itu, lanjutnya, merangkum informasi dan data yang dipaparkan Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Kesehatan hingga perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sumbar, bahwa Pemprov telah melakukan pendekatan sejak hari pertama unjuk rasa agar warga bersedia untuk berdiskusi dengan kepala dingin.
Baca Juga: Buntut Aksi Warga Air Bangis, WALHI Sumbar Datangi Komnas HAM Hari ini
