Network
MARAWATALK - Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) yang sedang dibahas di DPR RI telah menimbulkan kekhawatiran serius di berbagai kalangan masyarakat. Meskipun tujuannya adalah untuk memperkuat dan memodernisasi institusi kepolisian, RUU ini justru berpotensi menjadi ancaman besar terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Beberapa aspek krusial dari RUU ini menunjukkan kecenderungan untuk memperluas kewenangan kepolisian tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, serta berpotensi mengkriminalisasi kritik terhadap institusi kepolisian.
Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di kalangan masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan akademisi.
Banyak yang melihat bahwa perubahan yang diusulkan dapat membawa dampak negatif terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi ancaman yang dihadirkan oleh RUU Polri terhadap dua aspek penting tersebut.
Baca Juga: Mengapa Omnibus Law Cipta Kerja Ditolak hingga Picu Pembangkangan Sipil? Ini Penjelasannya!
Ini Pasal yang Berpotensi Picu Pelemahan Demokrasi
Baca Juga: Judi Online Teror Masyarakat, Ini Kajian dan Sanksi Hukum serta Sanksi Sosialnya
- Penguatan Kewenangan Polri
Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari RUU Polri adalah penguatan kewenangan Polri dalam hal penegakan hukum dan keamanan nasional. RUU ini berpotensi memberikan otoritas yang lebih besar kepada Polri untuk melakukan tindakan yang sebelumnya memerlukan persetujuan atau pengawasan lembaga lain. Kewenangan yang tidak terkontrol dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan represif yang merugikan demokrasi.
