Network
MARAWATALK - Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia mempertanyakan progres laporan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dugaan ketidak netralan Bupati Pasaman Barat pada Pemilu 2024 kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).
Hal tersebut dipertanyakan Rezka dalam rapat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Auditorium Kegubernuran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 30 Januari 2024.
Rapat kunjungan kerja itu tentang kesiapan Pemilu di Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh KPU Sumbar, Bawaslu Sumbar, Pemprov Sumbar serta Forkopimda.
"Kata Bawaslu Sumbar terkait netralitas ASN dan progres (kasus laporan dengan terlapor Bupati Pasaman Barat) masih dalam proses kelengkapan, baik itu informasi dari saksi-saksi dan data," kata Rezka kepada Pikiran Rakyat.
Baca Juga: PILPRES 2024 Mundur dari Menkopolhukam, Berikut Jabatan Mentereng yang Pernah Disandang Mahfud MD
Dalam rapat itu, Rezka juga menegaskan meski sedang dalam proses semuanya sudah jelas berdasarkan rekaman video dan tempat. Bahkan handphone yang merekam kejadian pun sudah diserahkan sebagai barang bukti ke Bawaslu setempat.
"Disitu sudah jelas ada rekamannya dan sudah ada suaranya dan dilakukan dimana. Jika itu dilakukan prosesnya sesuai dengan aturan dan sudah sangat jelas pelanggarannya, maka kami minta segera ditindak. Kasus ini juga akan kita kawal terus," tegas Rezka.
Selain itu dia telah menyampaikan agar ASN yang terlibat dan terbukti tidak netral dalam Pemilu jangan hanya berhenti pada Sentra Gakkumdu saja. Kata dia, hendaknya diteruskan juga ke KASN, BKN, Kemenpan RB dan Kemendagri.
"Ini telah menjadi atensi dari pusat, Kalau memang mereka ada salah disitu, baik camat atau siapapun disitu, segera ditindak dan juga diberikan sanksi sesuai UU ASN, hal ini kita sampaikan tadi didalam forum," kata dia.
