Network
“Hingga hari kedua, saat gubernur membuka ruang diskusi, warga yang berunjuk rasa menolak rencana PSN ini, masih juga tidak bersedia, dan hanya mau kalau gubernur menemui mereka di jalan tempat titik unjuk rasa. Hingga akhirnya gubernur yang datang ke Masjid Raya, tempat warga ini menginap,” tuturnya.
Selama pendampingan terhadap warga yang berunjuk rasa, kata Hansastri, Pemprov juga mensiagakan petugas untuk menjaga warga di masjid, menyediakan sarana kesehatan selama 24 jam, hingga menyalurkan bantuan makanan, pakaian, selimut, hingga mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga tersebut.
Bahkan, lanjutnya, untuk alas tidur dikeluarkan karpet lama masjid yang tersimpan di gudang untuk ratusan peserta aksi itu, banyak yang rentan terhadap penyakit.
"Ada ibu hamil, lansia, hingga anak-anak. Sehingga Dinas Kesehatan melaporkan bahwa ada ratusan peserta aksi yang sakit karena menjalani pola hidup tidak baik selama berunjuk rasa, menjadi alasan utama kita untuk memulangkan mereka ke daerah asalnya,” ungkapnya.
Baca Juga: BREAKINGNEWS: Ada Warga Ditangkap, Ratusan Masyarakat Kepung Peron Koperasi HTR Air Bangis Pasbar
Ia mengatakan, Berkat komunikasi dan koordinasi yang intens bersama pihak kepolisian, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, serta OPD terkait, proses pemulangan ratusan warga peserta aksi dapat berjalan lancar.
"Gubernur juga telah menggelar rapat bersama Forkopimda di Pasaman Barat, dan saat ini peserta unjuk rasa telah kembali beraktivitas sebagaimana mestinya," ujarnya.
Ombudsman Kumpulkan Informasi Pastikan Penanganan Unjuk Rasa Sesuai Prosedur
Usai menerima paparan dan melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Pemprov, Ombudsman Sumbar menekankan bahwa saat ini lembaga tersebut memang tengah melakukan pengumpulan informasi terkait penolakan sejumlah warga terhadap rencana PSN di Air Bangis, yang kemudian berujung aksi unjuk rasa selama enam hari di depan Kantor Gubernur Sumbar.
“Kami hadir di sini. Pertama, untuk mengumpulkan informasi dari Pemprov Sumbar terkait rencana PSN di Air Bangis. Kedua, mengumpulkan informasi terkait penanganan terhadap pengunjuk rasa selama enam hari aksi di depan Kantor Gubernur dan menginap di Masjid Raya Sumbar,” ucap Kaper Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani.
Yefri menegaskan, Ombudsman tidak memiliki dugaan apa pun dan kepada siapa pun dalam menelaah persoalan ini, melainkan sedang mengumpulkan informasi, yang akan menjadi dasar untuk melakukan atau tidak melakukan investigasi prakarsa sendiri dalam menyikapi penolakan warga terhadap PSN dan berujung aksi unjuk rasa tersebut.
