MARAWATALK- Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Edi Busti menekankan pada keseriusan dan komitmen yang diperlukan dari seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan setempat, untuk meningkatkan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pernyataan tersebut disampaikan Edi Busti dalam kesempatan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai SPIP Agam, yang dilaksanakan di aula Kantor Bappeda, Selasa 26 Maret 2024.
Baca Juga: ASN Pemkab Agam Bakal Terima THR Full 100 Persen, THL Masih Proses?
Dijelaskan, pengelolaan SPIP merupakan instrumen yang sangat vital bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan tingkat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Ini sangat kita butuhkan apa lagi di tengah tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan kapabilitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan, implementasi pengelolaan SPIP mulai dari tahap perencaan sampai pertanggungjawaban dan pelaporan menjadi kunci tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien," katanya.
Baca Juga: Diakui Atas Jasanya, Bupati Agam Diganjar Penghargaan dari IKAPTK Sumbar
Tiga Aspek Saling Terkait
Sekda Agam mengungkapkan dalam upaya meningkatkan pengelolaan SPIP, terdapat tiga aspek yang saling terkait dan berinteraksi secara sinergis, yaitu tata kelola sektor publik, pengendalian intern, dan manajemen risiko.
"Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Manajemen inilah yang mesti kita terapkan dalam pengelolaan SPIP di lingkungan Pemda Agam," ujarnya.
Baca Juga: ROTASI Penyegaran di Lingkungan Pemkab Agam, Ratusan Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik
Edi Busti juga menambahkan bahwa selain itu, Bappeda yang bertindak sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa tujuan serta sasaran strategis pemerintah daerah tercakup secara efektif dan efisien dalam dokumen perencanaan pembangunan.
"Penyelenggaraan bimtek ini merupakan titik tumpu dari peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian intern pemerintah, melalui integrasi manejemen risiko pada dokumen perencanaan," katanya.
Baca Juga: SAH! DOB Kabupaten Agam Tuo Disepakati, Berikut 10 Kecamatan Cakupannya
Ditegaskan bahwa dalam implementasi SPIP, diperlukan kolaborasi erat antara seluruh OPD dan terintegrasi secara menyeluruh dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing.
"Dalam mengelola SPIP tidak dapat dilakukan perorangan. Untuk itu, melalui Bimtek ini mari kita samakan presepsi untuk menciptakan pengelolan SPIP yang terorganisir dan akuntabel," ungkapnya.***
Dapatkan info SUMBAR HARI INI dan berita terupdate lainnya hanya di padang.pikiran-rakyat.com, sumber informasi Rakyat Minangkabau.