Network
MARAWATALK - Sebanyak 6.202 jemaah haji khusus bertolak dari Madinah ke Mekkah untuk mempersiapkan diri puncak ibadah haji 1444 Hijriah. Selama di Madinah, mereka menginap di 16 Hotel bintang lima di kawasan Markaziyah.
“Masih ada 620 jemaah haji khusus yang tinggal di Madinah,” jelas Kasi Pengawasan Ibadah Haji Khusus (PIHK) Daker Madinah, Rudi Nuruddin Ambary saat pemantauan keberangkatan jemaah haji khusus di Madinah, Rabu (14/6/2023).
Jemaah haji khusus yang masih di Madinah, kata Rudi, hanya menunggu selesai Arbain dan ziarah ke beberapa tempat di Madinah.
Baca Juga: Sah, MK Putuskan Sistem Terbuka Pada Pemilu 2024
“Atas nama Kementerian Agama, kita kawal betul proses pemindahan jemaah haji khusus ini, karena itu menjadi bagian pengawasan kami terhadap jemaah dan biro travel penyelenggaranya,” imbuhnya.
Rudi, panggilan akrabnya, memimpin langsung pemantauan proses pergerakan jemaah haji khusus ini.
Ia tidak ingin ada dari jemaah haji khusus kecewa terhadap pelayanan pihak travel yang mengurus segala pelayanan kelompok haji khusus ini.
“Secara ketentuan, memang jemaah berhubungan dengan travel. Tapi kami atas nama Pemerintah, ingin memastikan jemaah haji khusus terlayani dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: 77 Tahun Indonesia Merdeka, Belanda Baru Akui Hari Ini
Ia menerangkan, kelompok jemaah haji khusus ini singgah di Madinah selama empat sampai sembilan hari, tergantung pada kesepakatan paket ibadah haji antara jemaah dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Tahun ini, tercatat 18.320 jemaah haji gunakan fasilitas dan jasa penyelenggaraan ibadah haji dari 59 PIHK.
Sebagian telah tiba di Madinah dan sebagian lagi mendarat di Jeddah. Di Makkah, jemaah haji khusus akan menghabiskan waktu sekitar 12 sampai 14 hari sampai pelaksanaan puncak ibadah haji.
Baca Juga: Terkait Pidana Perbankan, Direktur PT Media Karya Citra Persada Penuhi Panggilan Polda Babel
Seperti di Madinah, kelompok jemaah haji khusus ini juga menempati hotel bintang lima yang jaraknya tidak jauh dari Masjidil Haram, Mekkah.
“Pengawasan dilakukan Kementerian Agama, guna memastikan bahwa PIHK memberikan fasilitas dan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan pembiayaan dan kesepakatan yang dilakukan antara jemaah dan pihak penyelenggara PIHK,” terangnya. ***
