Network
MARAWATALK- Negara Swedia termakan tuduhan penjajah Israel bahwa sejumlah staf UNRWA terlibat serangan kelompok Hamas Pelastina pada 7 Oktober tahun lalu.
Sehingga, Swedia memutuskan untuk menangguhkan dukungan keuangan untuk pengungsi Palestina dan meminta dewan PBB mengusut hal tersebut.
"Hingga penyelidikan yang dilakukan PBB selesai, kami tidak akan memberikan kontribusi finansial apa pun," ungkap sekretaris pers Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia (SIDA) Johan Tjerneng, dilansir dari Antara, Kamis 1 Februari 2024.
Johan mengatakan, saat ini pihaknya akan menyalurkan dana senilai 31 juta krona atau setara Rp47,1 miliar melalui palang merah dan program pangan dunia, ditengah menunggu penyelidikan yang dilakulan PBB selesai.
"Ini adalah keputusan yang tepat mengingat informasi sangat serius yang terungkap dalam beberapa hari terakhir," terang Menteri Kerja Sama Pembangunan Internasional Johan Forssell.
Sementara, juru bicara kebijakan luar negeri oposisi Partai Kiri Hakan Svenneling memperingatkan hal terpenting untuk tidak menghukum sejumlah organisasi atau rakyat Palestina yang dibantu Swedia. Hal tersebut mengingat dugaan kesalahan yang dituduhkan hanya dilakukan oleh oknum.
PBB Minta Tanggungjawab Anggota Atas Tuduhan Penjajah Israel
Baca Juga: GAZA HARI INI Kecam Pernyataan PM Israel, Jokowi Tegas Dukung Pembentukan Negara Palestina
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, berjanji akan meminta pertanggungjawaban pada setiap anggota PBB yang terlibat dalam aksi teror setelah adanya tuduhan dari penjajah Israel bahwa beberapa staf badan pengungsi terlibat dalam serangan tahun lalu itu
Namun Guterres meminta pada sejumlah pemerintah negara lain untuk terus mendukung badan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA).
"Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana. Sekretariat siap bekerja sama dengan otoritas yang kompeten yang mampu mengadili individu-individu sesuai dengan prosedur normal Sekretariat untuk kerja sama tersebut," sebut Guterres.
Pada saat yang sama, ia mengatakan, puluhan ribu pria dan wanita yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antaranya berada dalam situasi paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan, tidak boleh dihukum. Kebutuhan mendesak dari masyarakat yang putus asa yang mereka layani harus dipenuhi.***
