Network
MARAWATALK - Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Pasaman Barat untuk memahami kondisi keungan daerah yang saat ini megalami defisit anggaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Hendra Putra dalam agenda acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, pada Selasa 14 November 2024 di Kantor Badan Kesbangpol setempat.
Hendra Putra melaporkan bahwa Bawaslu Pasbar telah mengajukan anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Kesbangpol.
Baca Juga: Dua Film Produksi Visinema Pictures Menang Piala Citra di Festival Film Indonesia 2023
Setelah melakukan review dan beberapa pertemuan, maka disepakati anggaran pengawasan dan penyelenggaraan Pilkada pada Pemilu 2024 sebanyak 10,7 milyar rupiah.
"Kita ketahui bersama, keadaan keuangan daerah yang defisit. Semoga Bawaslu dapat memahami, dan jika ada penambahan di luar yang sudah dianggarkan seperti contoh anggaran calon independen misalnya silahkan dikomunikasikan segera," kata Hendra.
Demokrasi yang kondusif
Sementara itu, Bupati Pasbar Hamsuardi menjelaskan pada NPHD yang ditandatangani bersama itu, Pemda akan memberikan dana hibah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 di Pasbar.
Untuk itu da berharap, TAPD bersama Bawaslu dan KPU yang dijembatani Kesbangpol bekerja sama dalam menciptakan iklim demokratis yang kondusif melalui pengawasan pada Pilkada 2024.
"Semoga dengan kondisi apapun, kita semua bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita juga berharap agar penyelenggara Pemilu menggunakan dana hibah ini dengan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," ungkap Bupati Hamsuardi.
