Network
/photo/2023/09/13/2268391912.jpeg)
MARAWATALK - Dampak dari adanya aksi demo dari sejumlah masyarakat korban gempa Talamau di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Sumbar, sejak Senin, 4 September hingga 13 September 2023, yang meminta sampai tuntutan mereka dikabulkan, juga berdampak ke pelayanan di kantor bupati tersebut.
Hal itu diakui oleh beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di Kantor Bupati Pasaman Barat, saat di himpun oleh Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), Rabu, 13 September 2023 yang menyebutkan tidak tidak bisa melaksanakan rutinitasnya dengan baik
"Ya memang, akibat adanya aksi demo ini kami tidak bisa bekerja maksimal. Namun bagaimana lagi, itu juga hak warga. Kami tak bisa berbuat apa-apa meski bekerja ditengah hiruk pikuk pengeras suara dari pendemo," ungkap salah seorang ASN di kantor Bupati Pasaman Barat yang tidak berkenan disebutkan namanya itu.
Baca Juga: Hasil Verifikasi Bantuan Gempa di Pasbar, 209 Unit Rumah Rusak Berat Turun Status
Menurut dia, jika hal ini terus-menerus selain berdampak pada pelayanan, juga akan berdampak pada kenyamanan pegawai dalam bekerja dan tidak bisa bekerja secara normal.
"Memang sih para pendemo menyampaikan aksinya dilindungi undang-undang, tapi tetap mengganggu kenyamanan dan rasa aman pegawai dalam bekerja. Ini juga akan mengganggu kenyamanan tamu kedinasan nantinya," kata dia menambahkan.
Pantauan media ini, para ASN lebih memilih keluar masuk ke kantor bupati itu melalui pintu belakang, lantaran pada laman pintu masuk kantor sejak masuk jam kerja hingga akhir jam kerja dipenuhi oleh para pendemo dan spanduk.
Baca Juga: Dana Bantuan Tersandera Aturan? Hingga Nasib Pelajar dan Petani Pasca Gempa Talamau
Para pegawai mengaku tidak merasa nyaman ketika melintas dihadapan para pendemo meski aparat Kepolisian tampak selalu siaga menjaga jalannya aksi. Kendati demikian, terlihat pelayanan tetap berjalan normal.
