MARAWATALK-Program Livelihood Palang Merah Indonesia (PMI) tahap II ternyata juga diarahkan untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, setelah pada kegiatan tahap pertama berhasil dilaksanakan PMI dengan melibatkan kelompok usaha perkebunan kelapa sawit Bakrie Group dan Musimas Group di daerah itu,
Dikatakan salah seorang petani penerima manfaat program Livelihood di Nagari Tabek Sirah Kecamatan Talamau, Si Jen, saluran air itu terputus akibat terdampak bencana banjir sekitar 4 tahun yang lalu kemudian semakin diperparah oleh hantaman gempa bumi hingga rusak total.
Sementara, upaya perbaikannya tidak pernah kunjung direalisasikan oleh pihak pemerintah daerah setempat hingga saat ini sehingga cukup memberikan dampak kerugian signifikan terhadap usaha pertanian warga setempat.
"Akibatnya lahan sawah milik saya bersama beberapa petani lainnya tidak teraliri air yang cukup karena hanya mengandalkan pola sawah tadah hujan yang tentu saja cukup merugikan karena hanya bisa bertanam padi sekali setahun saja," sebutnya.
Menurutnya, sawah yang terdampak putusnya sarana irigasi itu mencapai 62 hektare, sebuah luasan yang cukup besar untuk wilayah setempat yang masyarakatnya rata-rata hidup dari bertani.
Masyarakat berharap, dengan telah tersambungnya kembali saluran irigasi itu maka para petani pemilik lahan bisa kembali meningkatkan produktifitas areal pertanian milik mereka hingga bisa memproduksi sebanyak dua kali musim tanam dalam setahun.
Bebas Intervensi Politik, Wakil Bupati Pasbar Akui Program PMI lebih diminati Masyarakat
Baca Juga: SUMBAR HARI INI Begini Harapan Markas PMI Pasaman Barat Memperingati Hari Relawan PMI 2023
Sementara itu, Wakil Bupati setempat yang juga Ketua PMI Pasaman Barat, H Risnawanto SE, mengakui kalau program dan aksi kemanusiaan yang dilaksanakan relawan PMI lebih diminati oleh masyarakat jika dibandingkan program pemerintah daerah.
"Salah satu keunggulannya adalah pola assesmen yang terukur baik dalam menentukan bentuk program yang akan dilaksanakan serta target penerima manfaat yang dilakukan secara independen, bebas intervensi dan kepentingan politik serta didampingi secara ketat oleh lembaga supervisi diatasnya," ungkap Wabup Risnawanto.
Ia mencontohkan, seperti saluran irigasi rusak yang menurut laporan sudah diajukan beberapa kali namun selalu hilang ditengah jalan, padahal sangat strategis untuk ditanggulangi segera karena berhubungan dengan program ketahanan pangan serta pemulihan ekonomi pasca gempa.
Menurutnya, dengan pola asesmen yang baik tadi maka PMI bisa menemukan salah satu titik permasalahan yang harus diselesaikan dan secara anggaran hal itu sebenarnya sangatlah mungkin untuk direalisasikan karena hanya menelan biaya sekitar Rp130 juta.
"Ini tentu adalah salah satu pencapaian PMI yang patut diberikan apresiasi bersama sederatan program penanganan kebencanaan dan upaya pemulihan ekonomi pasca gempa seperti yang tertuang dalam program Livelihood tahap II ini," sebut Wabup Risnawanto.***
Dapatkan info seputar SUMBAR HARI INI dan informasi terupdate lainnya hanya di padang.pikiran-rakyat.com, Sumber Informasi Rakyat Minangkabau.