Network
MARAWATALK - Jelang Pemilu 2024, isu kecurangan pun mulai mencuat. Tidak peserta Pemilu saja, bahkan ada kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa atau nagari kerap terjerat kasus isu netralitas di Bawaslu.
Seperti halnya kasus isu netralitas yang terjadi di salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yakni di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Di daerah ini bupati dan seorang camat nya dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu setempat.
Menanggapi kasus kecurangan Pemilu 2024, tentu menjadi perhatian khusus bagi kalangan pengamat politik, termasuk dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas mUhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Endang Sulastri, M.Si.
Dia pun menanggapi isu Pemilu secara nasional. Dosen yang juga Bendahara Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah ini menyayangkan apabila Pemilu 2024 mengalami kemunduran.
Baca Juga: BAHAYA PINJOL Mari Simak Fenomena Negatifnya, PRMN: Kami Menyebutnya Rentenir Online!
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam program Dialektika TvMu dengan tema "Pemilu Jangan Curang" yang tayang secara langsung pada Sabtu, 06 Januari 2024 lalu.
"Setiap lima tahun, Pemilu dievaluasi. Diharapkan Pemilu ke depan jauh lebih baik hendaknya dibandingkan dengan Pemilu pada masa saya, atau masa sebelumnya," ungkap mantan Komisioner KPU periode 2007-2012 ini.
Menurutnya, apabila Pemilu mengalami kemunduran, maka dampaknya akan signifikan pada hasil Pemilu yang tidak dipercaya dan legitimasi pemimpin terpilih dipertanyakan.
Karenanya, Endang menjelaskan bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu harus dipastikan berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan, koridor, dilakukan secara jujur, adil, dan bermartabat.
