Network
MARAWATALK - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan menindaklanjuti kasus Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon wakil presiden (Cawapres).
Meskipun sudah ada klarifikasi bahwa Satpol PP yang tampil di video bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal itu menurutnya, dinilai belum menjadi jaminan. Semua aparat, kata Saan, mestinya menunjukkan sikap netral.
"Kita berharap Bawaslu tindak lanjuti apa yang terjadi di Garut itu. Seharusnya ya walaupun mereka merasa bukan ASN, bukan PNS, mereka itu kan bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya netral," kata Saan.
"Ya jangan mempertontonkan seperti itulah, pakai seragam, pakai kamera lalu ikrar," sambung Saan dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PEMILU 2024 Hanya Ada Dua Paslon di Surat Suara Simulasi, KPU Sebut Khilaf
Aparat Pemerintahan Diingatkan Netral
Menyikapi banyaknya kritik dari publik atas potensi tidak netralnya aparat pemerintahan, Saan mengingatkan mereka yang ada di dalam pemerintahan harus menjadi teladan bagi masyarakat.
"Khususnya jajaran aparat, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus menjadi teladan dalam hal netralitas," tegas Saan.
"Makanya sikapnya harus terjaga, dan menghindari, menjauhi, tindakan-tindakan yang bisa mencederai netralitas aparat di semua jajaran, karena itu akan mencederai pemilu," lanjut Saan.
Baca Juga: PERISTIWA 4 Orang Tewas dan Puluhan Luka-luka Korban Kecelakaan Kereta Turangga
