Network
MARAWATALK - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai akses listrik menjadi parameter untuk melihat apakah suatu daerah dikategorikan daerah miskin atau tidak. Pasalnya, masih banyak rumah tangga kurang mampu yang belum mendapatkan akses listrik walaupun di depan rumahnya terdapat kabel dan tiang listrik.
"Negara hadir untuk (melistriki) masyarakat karena kenyataannya masih banyak masyarakat belum terlistriki," kata Rofik saat peresmian penyalaan pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Halaman Balai Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Kalau disuruh pasang listrik mandiri keberatan karena katanya mahal. Sehingga bisa dikatakan akses listrik menjadi parameter untuk melihat apakah suatu daerah dikategorikan daerah miskin atau tidak," lanjut Rofik menjelaskan.
Baca Juga: Tinjau Sejumlah Proyek, Wabup Pasbar Ungkap Ada yang Belum Sesuai Target
Politisi Fraksi PKS ini berharap elektrifikasi rumah tangga, terutama yang tinggal di lingkungan RT kurang mampu, dapat menjadi alternatif yang lebih murah dibanding minyak atau gas, dan anak-anak juga dapat belajar menggunakan lampu listrik.
Lanjut dia, melalui program BPBL Rofik juga berharap sinergi DPR RI dengan Pemerintah dan PLN dapat menurunkan Indeks kemiskinan.
"Diharapkan pada tahun 2024 nanti, tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik. Ini sebagai bukti kehadiran Negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap dengan BPBL, indeks kemiskinan berkurang," harap dia.
Baca Juga: Mentri BUMN Kebut PSN Bentuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
Program BPBL
Kata Rofik, program BPBL merupakan sinergi Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM RI, dimana Komisi VII DPR RI menyetujui pemasangan listrik gratis kepada 125.000 RT di seluruh Indonesia, serta 15.000 alokasi untuk Jawa Tengah.
