MARAWATALK--Wakil Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, H Risnawanto SE,menegaskan sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang mana implementasi dari peraturan Presiden tersebut adalah telah disusunnya rencana aksi Nasional penurunan angka stunting yang jadi pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat daerah hingga level Nagari dan Jorong dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
"Untuk itu saya minta tidak ada saling lempar tanggungjawab agar upaya maksimal yang dilaksanakan bisa membuahkan hasil maksimal," tegasnya membuka Loka Karya Pra Rembuk Stunting yang diselenggarakan untuk percepatan penurunan stunting yang digelar di aula Bapelitbangda bersama Tanoto Foundation Yayasan Cipta, Rabu (07/06).
Baca Juga: Pemkab Pasbar Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama KPK
Di dalam rembuk stunting tersebut tergabung berbagai unsur elemen masyarakat mulai dari perusahaan, OPD, media dan organisasi perempuan. Karena pencegahan stunting itu tidak bisa dilakukan oleh Pemda saja. Sedangkan dari Yayasan Cipta Rhiza Caesar K dan Naurah Assyifa Rilfi.
Menurutnya, masalah stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara khususnya Pasaman Barat.
Baca Juga: Pemerintah Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Pada 2024
Sehingga untuk penanganannya perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan seperti aspek kesehatan aspek keluarga aspek perilaku dan intervensi terhadap percepatan penurunan stunting. Perlu dilakukan dengan intervensi intervensi spesifik dan sensitif dari semua stakeholder yang ada di daerah.
"Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk lebih serius lebih berkomitmen dalam percepat penurunan stunting melalui kerja nyata kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja berkualitas,"katanya.
Salah satunya, lanjut Risnawanto, dengan membangun sinergi dan kolaborasi serta akselerasi bersama masyarakat swasta organisasi non pemerintah dunia usaha, dunia kerja perguruan tinggi serta pihak lainnya.
"Karena tanpa adanya komitmen dan sinergi yang kuat tidak akan berjalan,"katanya.
Baca Juga: Warga Mulai Tolak Stone Crusher Tak Berizin Lengkap, Pejabat: Kami Tak Punya Wewenang
Ia melanjutkan, dalam moment pra rembuk stunting hari ini perlu komitmen dari seluruh stakeholder terkait lain tentang apa saja aksi yang sudah sedang dan akan dilakukan dalam upaya penanganan stunting.
"Khusus OPD jika komitmennya masih lemah saya minta dalam penyusunan anggaran APBD perubahan tahun 2023 maupun APBD 2024 kegiatan yang sifatnya tidak penting dan tidak memiliki output besar dalam pencapaian visi misi nasional agar diganti dengan penanganan stunting,"katanya.
Kemudian katanya kita sangat sedikit tahun 2023 sampai tahun 2024 hanya tinggal satu setengah tahun saja artinya di akhir tahun 2023 ini nantinya penurunan stunting di kabupaten Pasaman Barat harus menunjukkan penurunan sebesar 17 persen target RPJMD.
"Kepada tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Kecamatan Nagari dan Jorong saya tegaskan sejak dini susun strategi dan sinergi agar semua ini bergerak cepat dalam penurunan stunting,"katanya.(***)