Network
MARAWATALK - Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan Pemerintah Indonesia lantaran berpotensi beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024. Akibat itu, pemerintah dipertanyakan keberpihakannya terhadap nasib petani.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian beralasan impor beras akibat El Nino. Namun alasan tersebut dinilai tidak memiliki argumentasi kuat.
Karena, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang tahun 2014-2023. Terbesar, Pemerintah Indonesia memutuskan impor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023.
Baca Juga: PEMILU 2024 Partai Ummat di Pasaman Barat Siap Menuju Menang Berjamaah
Anggota Komisi IV DPR Slamet menegaskan rencana impor beras bukan merupakan langkah antisipatif. Dibandingkan mengusahakan kesejahteraan, Pemerintah Indonesia malah akan semakin menjerumuskan para Petani Indonesia dalam jurang kemiskinan.
Dibandingkan impor beras, dirinya mendorong Pemerintah Indonesia berupaya berbenah diri. Satu di antaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional.
"Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi," ungkap Slamet beberapa waktu lalu saat kunjungan kerjanya di Kota Palembang.
Baca Juga: SUMBAR HARI INI Literasi Berkembang, Pelajar SMPN di Agam Mampu Lahirkan 20 Buku dalam Setahun
Petani Tulang Punggung Kedaulatan Pangan
Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani.
