Selain Pertumbuhan Ekonomi, Bappeda Pesisir Selatan Tegaskan Pembangunan SDM Wujudkan Keadilan Sosial

- 27 Juni 2024, 16:17 WIB
Kepala Bappeda Pesisir Selatan, Hadi Susilo / marawatalk / Didi Someldi Putra
Kepala Bappeda Pesisir Selatan, Hadi Susilo / marawatalk / Didi Someldi Putra /

 

MARAWATALK - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menegaskan keberhasilan pembangunan kini tidak hanya berkaca pada pertumbuhan ekonomi dan investasi semata, tapi lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Pola pembangunan seperti itu sejalan dengan visi-misi pembangunan Pesisir Selatan saat ini yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia," kata Kepala Bappeda Pesisir Selatan, Hadi Susilo di Painan, Kamis, 27 Juni 2024.

Hadi menambahkan, manusia tidak hanya subjek atau pelaku, tapi sekaligus objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Artinya, memberdayakan, bukan memperdaya.

Kata Hadi, khusus di Pesisir Selatan cakupan layanan kesehatan dan pendidikan gratis terus dimaksimalkan, utamanya bagi warga kurang mampu, sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.

Saat ini nyaris 90 persen masyarakat Pesisir Selatan telah memiliki jaminan layanan kesehatan gratis. Pemerintah kabupaten juga memberi beasiswa bagi siswa bagi keluarga kurang mampu.

"Sadar atau tidak, pola pembangunan ini berdampak signifikan terhadap seluruh indikator makro di Pesisir Selatan. Dalam 3,5 tahun terakhir, semua tumbuh positif," terang Hadi.

Baca Juga: Ekonomi vs Ekologi: Sisi Gelap Sawit di Balik Peluang Ekonomi dan Sosial yang Menjanjikan di Sumatera Barat

BPS Sumbar: Ekonomi dan Investasi Belum Jamin Kesejahteraan Masyarakat

Ilustrasi statistik ekonomi.
Ilustrasi statistik ekonomi. Pixabay

Baca Juga: Bangun Ekonomi Berbasis Hutan, KLHK Beberkan Komitmen Penghijauan Indonesia di Forum Hutan PBB

Sementara Kepala BPS Sumatera Barat Sugeng Arianto menjelaskan tradisi melihat pembangunan semata dari sudut pandang ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau investasi dinilai tidak menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena ini menyoroti kelemahan indikator ekonomi dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, kelemahan tersebut dapat dijelaskan melalui dua alasan.

Pertama, indikator seperti PDRB hanya mencatat produksi total tanpa memerhatikan siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari produksi tersebut.

Kedua, mereka tidak menunjukkan bagaimana pendapatan yang dihasilkan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

"Pada konteks ini, UNDP, melalui laporan Human Development Report, mengusulkan pendekatan alternatif dalam memahami pembangunan," tulisnya dalam buku IPM Sumatera Barat 2024.***

Dapatkan info dan berita terupdate lainnya hanya di padang.pikiran-rakyat.com dan Ikuti Whatsapp Channel Marawatalk Padang, sumber informasi Rakyat Minangkabau

Editor: Rully Firmansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah