Network
MARAWATALK- Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merujuk pada tata kelola aparatur sipil negara (ASN) telah mencapai tahap hampir selesai. Konteks regulasi ini memberikan kewenangan bagi anggota TNI dan Polri untuk mengisi posisi jabatan di dalam ASN, serta sebaliknya.
Anas menyampaikan harapannya bahwa keberadaan regulasi ini akan menjadi dorongan penting bagi anggota TNI dan Polri untuk secara aktif terlibat dalam upaya reformasi birokrasi, pada gilirannya akan memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, atau disebut sebagai konsep governance 5.0.
Baca Juga: Menpan RB Minta Pemda Tak Lagi Rekrut Tenaga Honorer
"RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya dapat diterapkan di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100 persen aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan," Anas di Jakarta, dikutip dari PikiranRakyat Selasa 12 Maret 2024.
Menpan RB kemudian menguraikan tentang transformasi mendasar yang diamanatkan dalam RPP itu diantaranya, penataan rekrutmen dan penempatan jabatan ASN yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kolaborasi.
Baca Juga: KABAR KAMPUS Kerjasama dengan Universitas Fort de Kock, Pemkab Agam Siapkan ASN Lanjut Kuliah
Berbeda dengan praktik sebelumnya, Kemenpan RB akan mengadakan proses rekrutmen tiga kali dalam setahun, memungkinkan akses yang lebih besar bagi calon ASN serta memperkuat interaksi antara instansi pemerintah dengan berbagai latar belakang dan pengalaman.
"Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu 'ritual' tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau mengundurkan diri, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN/honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini, di tahun 2024, telah ditetapkan tiga kali siklus rekrutmen," ujarnya.
Baca Juga: PATROLI TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu sabu Oleh Warga Aceh di Lampung Selatan
Selain itu, para ASN yang bertugas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) akan diberikan insentif tambahan untuk memfasilitasi mobilitas mereka. Disamping itu, Kemenpan RB juga akan menyederhanakan prosedur untuk kenaikan pangkat, memastikan bahwa proses administratif tersebut berjalan lebih lancar dan efisien bagi para ASN.
