Network
MARAWATALK-Penyelesaian masalah bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tampak masih akan menempuh jalan panjang dengan ketidaksiapan para pengendalinya baik secara moral maupun dukungan teknis lainnya.
Hal itu terlihat dengan masih belum terlihat kejelasan langkah yang akan dilakukan akibat gagal pahamnya sejumlah oknum pejabat di daerah itu tentang segala aturan yang berlaku.
Situasi terakhir berdasarkan pantauan wartawan, diduga sudah ada upaya oleh beberapa oknum pihak terkait secara berjenjang, untuk berupaya mengambil manfaat dari program bantuan tersebut melalui sejumlah aplikator yang terkesan 'direstui' dengan membuat aturan tambahan sepihak sehingga mempersulit untuk pihak aplikator lainnya oleh para oknum pejabat pengendali kegiatan.
Baca Juga: BNPB Tuntut Pedomani Aturan, Pemkab Pasbar: Korban Gempa Minta Hak Tanpa Aturan
Berbeda dengan fakta di Pasaman Barat, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan sejumlah rumah khusus untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2022 lalu.
Dikutip dari laman https://pu.go.id/, pada Minggu 15 Oktober 2023, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menerangkan pihaknya berupaya agar proses penanganan pasca bencana alam bisa ditangani dengan cepat dan tepat dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Hal itu diperlukan agar masyarakat terdampak bisa segera pindah dan tidak terlalu lama tinggal di hunian sementera.
“Pembangunan rumah khusus pasca bencana ini merupakan langkah cepat pemerintah untuk membantu masyarakat agar bisa segera tinggal di hunian layak. Kami berharap masyarakat yang direlokasi bisa merawat berbagai fasilitas yang ada dan menghuni rumah serta bangkit meningkatkan perekonomian bersama keluarga,” harapnya.
Baca Juga: Hasil Verifikasi Bantuan Gempa di Pasbar, 209 Unit Rumah Rusak Berat Turun Status
