Network
“Daripada misalnya ada makanan yang dibawa dari Jakarta, diambil ke sini, biayanya besar tapi kalau dikelola oleh mereka misalnya biayanya akan lebih kecil,” ulasnya.
Baca Juga: Angka Stunting di Indonesia Masih Tinggi, Pernikahan Dini Jadi Salah Satu Penyebab
Kabupaten Pasaman Barat menjadi Daerah dengan Angka Prevalensi Tertinggi di Sumbar
Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar), Anna Rahmadia menyebutkan berdasarkan hasil survei SSGI tahun 2022 angka stunting Kabupaten Pasaman Barat merupakan yang tertinggi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat yang dihadiri Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Marda Jendra, OPD terkait, camat, walinagari dan stekholder lainnya beberapa hari yang lalu.
Baca Juga: Bupati Pasbar Sebut Perlu Peran Perusahaan dan Perbankan Percepat Turunkan Stunting
"Tetapi dengan berbagai upaya yang sudah dilaksanakan mudah-mudahan tahun ini bisa menurun dan sesuai target yang kita capai pada tahun 2024 yaitu di angka 14 persen. Permasalahan stunting tidak hanya bisa diselesaikan dengan melalui program gizi saja, tetapi harus terintegrasi dengan program-program yang lainnya," sebut dia.
"Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas," lanjut dia menjelaskan.
Wakil Bupati Risnawanto selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi, sehingga penurunan angka stunting di daerah itu bisa tercapai.
"Audit kasus stunting merupakan kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Serta TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat," kata Wabup Risnawanto.
