Network
MARAWATALK- Aksi demontrasi massa ke kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan (Solsel) terjadi dua kali dalam rentang 2022-2023 tercatat pada bulan yang sama, September.
Senin, 5 September 2022 terjadi aksi demontrasi oleh tenaga Honorer yang telah dirumahkan sekitar Juli 2021. Mereka menyampaikan aspirasi dan orasi ke kantor bupati setempat.
Perwakilan tenaga honorer yang berunjuk rasa itu menuntut untuk masuk pendataan non ASN karena sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemkab Solsel.
Pendataan non ASN itu sesuai surat edaran Menpan RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga honorer (Non ASN) di lingkungan instansi pemerintah yang diterbitkan 22 Juli 2022, data tersebut dikirim terkahir 30 September 2022.
Baca Juga: Terhadap Warisan Leluhur di Solok Selatan, Pegiat Seni Budaya Butuh Wadah dan Dukungan
Ketika aksi demontrasi ini, sebanyak 10 orang perwakilan honorer bertemu dengan Bupati H. Khairunas dan jajaran di ruang aula kantor Bupati setempat.
Saat itu, Bupati Solsel, H. Khairunas didampingi Sekdakab Syamsurizaldi mengatakan bahwa pihaknya bakal menyurati kembali Kemenpan RB terkait honorer yang dirumahkan tersebut.
Pihaknya mengaku, sudah mengajukan admin atau operator di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Bupati, pengusulan pendataan ini tergantung arahan dari Kemenpan RB.
