Network
MARAWATALK-Hubungan Masyarakat (Humas) instansi pemerintah dinilai perlu mengelola opini dan aspirasi publik dengan baik, khususnya di platform media sosial (medsos), untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Bagi instansi pemerintah, opini dan aspirasi publik itu perlu dikelola dengan baik, karena pengelolaan opini dan aspirasi publik berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa 15 Agustus 2023.
Baca Juga: Meresahkan, Kementerian Kominfo Putus Akses Higs Domino Island di Play Store dan App Store
Dirjen Usman mengatakan, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat atau opini dan aspirasinya secara langsung di berbagai platform media sosial, tidak lagi hanya di media arus utama (mainstream).
Kebebasan berpendapat terhadap suatu isu itu tidak dapat dikendalikan dan dibatasi, namun bisa dikelola Humas Pemerintah sebagai langkah antisipasi melalui monitoring isu atau monitoring media massa.
Baca Juga: Kominfo Identifikasi Konten Hoaks sebanyak 11.642 selama Agustus 2018 sampai Mei 2023
“Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pemantauannya pun kian beragam. Dengan berbagai aplikasi, kita bisa melihat tren isu yang sedang terjadi di media sosial, sentimen berita di media siber, hingga jejaring penyebaran suatu isu,” jelasnya.
Menurut Usman Kansong, pemantauan opini dan aspirasi publik tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar terpaan isu atau pemberitaan tentang institusi pemerintah, namun juga bermanfaat sebagai mitigasi krisis.
