Atasi Buruknya Kualitas Udara di Jabodetabek, Ini Perintah Presiden Jokowi

MARAWATALK-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan empat arahan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengatasi memburuknya kualitas udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Diketahui, selama satu pekan belakangan akibat kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi dan industri manufaktur yang menggunakan batu bara.

“Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan di 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat’,” kata Presiden Jokowi yang dikutip melalui siaran pers saat memimpin rapat terbatas (ratas) upaya peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, baru-baru ini.

Baca Juga: Polusi Jakarta Menggila, Menparekraf Sandiaga Dukung Penerapan WFH

Pertama, dalam jangka pendek, Presiden meminta seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH).

“Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” jelas Presiden.

Presiden Tegaskan Pentingnya Aksi Mitigasi Jangka Panjang

Untuk jangka menengah, Presiden meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).

“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ungkap Presiden.