Network
RANAHPADANG.COM- Menteri Koordinator Bidang Kemiritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhu Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dilaporkan ke KPK.
Pelaporan yang dilakukan terkait dugaan keterlibatan dua menteri itu dalam bisnis tes PCR, "Kami akan ke KPK hari ini, untuk melaporkan dugaan korupsi," kata Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal, Kamis (4/11).
DPP Prima telah mendapat surat tanda terima laporan dari KPK. Prima meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan dua menteri tersebut dalam bisnis PCR.
Alif menyampaikan, soal bukti, ada banyak data yang beredar di media yang bisa menjadi data awal bagi KPK untuk mengusut.
"Sebenarnya yang beredar di media sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal bisa menjadi data awal bagi KPK untuk menyelidikinya," ujarnya yang dikutip dari cnnindonesia.com.
Sedangkan, untuk data kerugian negara yang diakibatkan oleh bisnis PCR itu diambil dari data Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Tim kuasa hukum kami yang sudah mendetailkan, tapi yang pasti dari ICW mengatakan ada sepuluhan triliun lebih yang menjadi kerugian dari kasus PCR ini," ujarnya.
Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Sedangkan, Luhut melalui instagram story @luhut.pandjaitan menuliskan bahwa ia tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
Senada dengan Luhut, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu.
