Network
MARAWATALK - Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kelapa Sawit. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.
Namun, di tengah euforia penetapan TKSN ini, masih terdapat polemik dan konflik terkait lahan plasma dan perebutan tanah ulayat yang membayangi masa depan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat.
Peta Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (TKSN) Kelapa Sawit adalah peta yang menunjukkan wilayah-wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional (KSN) untuk pengembangan kelapa sawit.
Peta ini disusun oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:
- Potensi lahan
- Ketersediaan infrastruktur
- Kemampuan sumber daya manusia
- Kebutuhan pasar
- Aspek lingkungan hidup
Lahan plasma adalah lahan yang diwajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dialokasikan kepada masyarakat sekitar. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Namun, implementasi skema plasma di Pasaman Barat masih banyak menemui kendala. Masyarakat mengeluhkan kurangnya akses terhadap lahan plasma, proses administrasi yang rumit, dan ketidakjelasan pembagian hasil.
Hal ini telah memicu berbagai aksi protes dan demonstrasi oleh masyarakat.
Perebutan tanah ulayat juga menjadi isu krusial di Pasaman Barat. Masyarakat adat di daerah tersebut menuntut pengakuan dan perlindungan atas hak mereka atas tanah ulayat. Konflik ini semakin memanas dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dianggap merampas tanah adat masyarakat.
