MARAWATALK - Persatuan Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) menyeru penjajah Israel meminta untuk menyetop aksi blokade akses air bagi warga Palestina khususnya yang bermukim di jalur Gaza dan Tepi Barat, karena telah menjadi senjata untuk menyerang mereka dan menimbulkan bencana kemanusiaan terbesar saat ini.
Dikutip dari lama Info Publik, Rabu 22 Mei 2024, hal itu ditegaskan Anggota Komite Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Inter-Parliamentary Union (IPU), Fadli Zon, dalam Parliamentary Meeting On The Occasion 10th World Water Forum di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) 2, Badung, Provinsi Bali.
“Penguasaan air oleh Israel ini menjadi bencana karena digunakan sebagai senjata untuk menyerang warga Gaza dan Tepi Barat Palestina dalam rangka melebarkan teritori mereka. Dan sebagai respon kolektif kami, sebagai bagian dari komunitas internasional, kami menyerukan untuk menghentikan aksi ini,” kata Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, para warga sipil di Gaza kesulitan untuk mengases air dan sanitasi yang aman dan bersih karena serangan Israel ke wilayah Rafah Palestina dalam 220 hari terakhir, yang menimbulkan tidak hanya korban jiwa namun juga berbagai kerusakan lainnya bagi para penyintas.
Serangan rudal dan bom itu juga menghancurkan seluruh fasilitas penunjang kehidupan warga, ditambah adanya aksi blokade terhadap pipa-pipa air yang masih bisa dipergunakan.
“Israel juga melarang akses air bagi warga tepi barat Palestina, termasuk air hujan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan kebun mereka dengan mengklaim sebagai milik (Israel) sendiri. Ini hal gila dan tidak bisa dibenarkan hukum manapun,” tegasnya.
Baca Juga: GAZA HARI INI Brigade Al-Quds dan Al-Qassam Semakin Garang Berburu Tentara IDF
IPU: Konflik Suriah juga Picu Kesulitan Air di Timur Tengah
Baca Juga: Gerakan Mujahidin Palestina Tak Mau Amerika Kuasai Dermaga Apung Gaza
Konflik atau perang yang terjadi Suriah juga menyebabkan kesulitan air bagi warga sipil di negara Timur Tengah itu. Situasi itu dinilai menjadi tantangan berat dalam mencapai tujuan kedamaian dan keberlanjutan global 2030.
Terlebih, berdasarkan data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), saat ini masih terdapat 3,5 miliar orang yang tidak memiliki akses untuk sanitasi aman dan berpotensi menjadi bencana kelangkaan air global dalam beberapa tahun atau bulan mendatang jika tidak segera ditangani.
“Oleh karenanya isu, air merupakan politik yang membutuhkan akisi politik dan political will untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak air dan sanitasi sebagi basis hak asasi manusia (HAM) untuk kehidupan,” tutup Fadli Zon.***
Dapatkan info dan berita terupdate lainnya hanya di padang.pikiran-rakyat.com dan Ikuti Whatsapp Channel Marawatalk Padang, sumber informasi Rakyat Minangkabau